KUNINGAN –  FOKUS UTAMA 

Panggung boleh megah, spanduk boleh membentang, dan rangkaian acara boleh tersusun panjang. Namun, ketika pemerintah berbicara tentang efisiensi anggaran, ada satu pertanyaan mendasar yang tidak boleh dihindari: siapa sebenarnya yang membiayai seluruh kemeriahan tersebut?

Pertanyaan itu disampaikan Inisiator Aliansi Masyarakat Kuningan (ALAMKU), Yusup Dandi Asih, menyikapi rangkaian perayaan Hari Jadi Kabupaten Kuningan ke-528 yang disebut digelar tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Yusup, pernyataan tanpa APBD tidak semestinya menjadi kalimat penutup. Justru sebaliknya, pernyataan tersebut harus menjadi pintu masuk bagi keterbukaan mengenai keseluruhan struktur pembiayaan kegiatan.

“Kalau memang tanpa APBD, buka semuanya. Berapa persen APBD, berapa persen sponsorship, berapa persen CSR, dan berapa persen dari sumber lainnya. Kalau APBD nol persen, katakan nol persen. Jangan hanya mengganti sumber uang, tetapi tidak menjelaskan dari mana uang itu berasal,” ujar Yusup.

Ia mempertanyakan mekanisme sponsorship yang digunakan untuk menopang berbagai kegiatan Hari Jadi. Menurutnya, apabila terdapat perusahaan atau pihak ketiga yang memberikan dukungan, publik berhak mengetahui siapa pemberinya, berapa nilai kontribusinya, melalui mekanisme apa bantuan tersebut disalurkan, serta untuk kegiatan apa kontribusi itu digunakan.

“Kalau ada sponsorship, siapa sponsornya? Berapa nilainya? Mekanismenya bagaimana? Apakah melalui Forum CSR Kabupaten Kuningan atau ada mekanisme lain di luar CSR?” katanya.

Bagi Yusup, mempertanyakan hal tersebut bukan berarti menolak keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan daerah. Justru transparansi diperlukan agar partisipasi dunia usaha memiliki arah yang jelas dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia mempertanyakan mengapa kontribusi dunia usaha, apabila memang tersedia, harus diarahkan pada kegiatan yang sebagian besar bersifat seremonial, sementara kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak masih banyak.

“Kalau memang ada CSR dan sponsorship, kenapa tidak diarahkan ke jalan yang rusak, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, atau kebutuhan masyarakat lainnya? Kenapa justru harus banyak terserap untuk seremoni?” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus mampu membedakan antara kegiatan yang sekadar menghadirkan kemeriahan sesaat dan program yang menghasilkan manfaat jangka panjang.

“Sebuah panggung bisa berdiri hanya beberapa jam, tetapi jalan yang diperbaiki dapat digunakan masyarakat bertahun-tahun. Sebuah acara bisa selesai dalam sehari, sementara ruang kelas yang diperbaiki dapat digunakan anak-anak selama bertahun-tahun. Mana yang lebih penting? Pemerintah harus berani menjawab itu,” katanya.

Yusup juga menyoroti keberadaan Forum CSR Kabupaten Kuningan. Ia mempertanyakan sejauh mana forum tersebut menjalankan fungsi strategisnya sebagai ruang koordinasi kontribusi dunia usaha bagi pembangunan masyarakat.

Menurutnya, Forum CSR semestinya tidak hanya aktif ketika pemerintah membutuhkan dukungan untuk pembiayaan kegiatan, tetapi memiliki peta kebutuhan masyarakat dan arah program yang terukur.

“Jangan sampai Forum CSR hanya menjadi tempat mengumpulkan dukungan ketika pemerintah membutuhkan biaya kegiatan. CSR seharusnya punya arah dan manfaat yang jelas. Ada kebutuhan masyarakat yang harus diselesaikan, bukan sekadar kebutuhan seremoni yang harus dibayar,” tegasnya.

Karena itu, Yusup meminta Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Forum CSR membuka informasi mengenai perusahaan atau pihak yang memberikan dukungan, bentuk kontribusi, nilai kontribusi, mekanisme penyaluran, serta peruntukannya.

“Kalau perusahaan memberikan CSR, buka. Kalau sponsorship, buka. Berapa nilainya, untuk kegiatan apa, melalui siapa, dan siapa yang mengelola. Transparansi seperti itu justru akan melindungi pemerintah dan pihak yang memberikan bantuan,” ujar Yusup.

Lebih jauh, ia mengingatkan agar istilah CSR maupun sponsorship tidak berubah menjadi sekadar nama lain dari urunan.

Persoalan, menurutnya, muncul apabila kontribusi yang secara formal disebut sukarela ternyata dalam praktiknya lahir karena adanya permintaan, tekanan, atau kewajiban informal kepada perusahaan, organisasi perangkat daerah, maupun pihak lainnya.

“Kalau benar-benar sukarela, silakan. Tetapi kalau ada pihak yang merasa harus ikut membiayai karena ada tekanan atau permintaan dari pemerintah, itu harus dipertanyakan. Jangan sampai APBD tidak keluar, tetapi beban pembiayaan justru dipindahkan kepada pihak lain,” katanya.

Yusup juga menilai banyaknya agenda seremonial dalam rangkaian Hari Jadi perlu dievaluasi secara serius. Menurutnya, keberhasilan sebuah perayaan tidak semestinya diukur dari jumlah panggung, banyaknya agenda, atau seberapa meriah acara tersebut berlangsung.

“Jangan sampai Hari Jadi hanya menjadi festival seremoni. Pemerintah harus bertanya, setelah semua acara selesai, apa yang tersisa untuk masyarakat?” ujarnya.

Ia menyebut perbaikan jalan, peningkatan fasilitas pendidikan, serta penguatan fasilitas kesehatan sebagai contoh kebutuhan yang manfaatnya jauh lebih konkret dan berkelanjutan.

“Kalau ada jalan rusak, perbaiki. Kalau ada sekolah yang fasilitasnya kurang, bantu. Kalau fasilitas kesehatan membutuhkan dukungan, prioritaskan. Itu jauh lebih penting daripada sekadar membuat acara yang selesai ketika lampu panggung dimatikan,” katanya.

Menurut Yusup, keterbatasan APBD dan kebijakan efisiensi tidak boleh dijadikan alasan untuk memindahkan pembiayaan kegiatan seremonial kepada pihak ketiga.

“Jangan sampai logikanya begini: karena APBD sedang efisiensi, akhirnya perusahaan diminta membantu membiayai seremoni. Kalau begitu, efisiensinya di mana?” ujarnya.

Bagi ALAMKU, efisiensi tidak boleh dimaknai sebatas menghilangkan suatu angka dari dokumen APBD. Efisiensi harus tercermin dalam keberanian pemerintah memangkas kegiatan yang manfaat publiknya rendah dan mengalihkan sumber daya kepada kebutuhan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Efisiensi itu bukan sekadar APBD tidak keluar. Kalau uang tetap keluar dari sumber lain hanya untuk membiayai seremoni, itu namanya memindahkan beban, bukan efisiensi,” tegas Yusup.

Atas dasar itu, ALAMKU meminta Pemerintah Kabupaten Kuningan membuka secara transparan seluruh struktur pembiayaan Hari Jadi Kabupaten Kuningan ke-528 kepada publik.

Menurut Yusup, masyarakat tidak cukup hanya diberi informasi bahwa kegiatan tersebut berlangsung secara gratis atau non-APBD. Yang jauh lebih penting adalah memastikan publik mengetahui asal sumber pembiayaan, nilai kontribusi, mekanisme penyaluran, pengelola dana, serta peruntukan setiap dukungan yang diterima.

“Publik jangan hanya diberi tahu acaranya gratis atau non-APBD. Publik harus tahu uangnya dari mana. Karena ketika uang itu digunakan untuk kegiatan pemerintah, pertanggungjawabannya juga menjadi kepentingan publik,” katanya.

Yusup kemudian menutup kritiknya dengan satu kalimat yang menurutnya menggambarkan persoalan utama di balik perayaan Hari Jadi tahun ini.

“Jangan bicara efisiensi jika pejabat masih nyaman di atas panggung yang teduh, sementara rakyat masih kepanasan.”

Menurutnya, Kuningan tidak membutuhkan perayaan yang sekadar meriah. Kuningan membutuhkan tata kelola pemerintahan yang mampu menunjukkan bahwa setiap dukungan, setiap rupiah, dan setiap kegiatan benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

“Jangan hanya umur Kuningan yang bertambah. Kalau pemerintah ingin menunjukkan keberhasilan, biarkan manfaatnya yang bertambah. Jangan sampai panggungnya yang teduh, tetapi rakyatnya tetap kepanasan,” pungkas Yusup.

(Redaksi)