Penulis Suprianto

 

JAKARTA — FOKUS UTAMA 

 Era Surat Izin Mengemudi (SIM) berbentuk kartu plastik dinilai dapat bertransformasi menuju sistem identitas digital. Dr. Yehu Wangsajaya, M.Kom., mendorong integrasi SIM dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga hak mengemudi dapat diverifikasi secara elektronik tanpa harus bergantung pada kartu fisik.

Gagasan tersebut didasarkan pada perkembangan identitas digital dan pelayanan publik di sejumlah negara, termasuk Tiongkok. Menurut Yehu, Indonesia telah memiliki fondasi melalui sistem NIK yang dikelola Dukcapil sehingga tantangannya bukan membangun sistem baru dari awal, melainkan menghubungkan sistem yang sudah ada.

“Yang diperlukan bukan membangun semuanya dari nol, tetapi mengubah paradigma dari pengadaan perangkat keras menuju keterhubungan perangkat lunak atau software interoperability,” ujar Yehu.

Dukcapil-Korlantas Perlu Terhubung

Yehu mengusulkan dibangunnya jembatan digital antara Dukcapil Kemendagri dan Korlantas Polri. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah API Gateway, sehingga sistem Korlantas dapat memverifikasi status hak mengemudi seseorang tanpa harus menyalin seluruh data kependudukan.

Petugas di lapangan cukup menggunakan perangkat resmi untuk melakukan verifikasi. Sistem kemudian memberikan informasi terbatas, misalnya apakah seseorang memiliki hak mengemudi yang sah.

“Server cukup menjawab ‘ya’ atau ‘tidak’. Tidak perlu seluruh data pribadi masyarakat dikirim kepada petugas,” katanya.

Menurut Yehu, pendekatan tersebut sekaligus dapat menerapkan prinsip data minimization, yakni hanya memberikan data yang benar-benar diperlukan untuk suatu keperluan.

Perlindungan Data Jadi Syarat Utama

Integrasi identitas digital, kata Yehu, harus dibarengi sistem perlindungan data yang kuat. Pembatasan hak akses, enkripsi, autentikasi berlapis, audit trail, serta mekanisme pencabutan akses perlu menjadi bagian dari desain sejak awal.

Ia juga mengingatkan risiko single point of failure apabila satu identitas digunakan untuk semakin banyak layanan. Karena itu, NIK tidak seharusnya menjadi satu-satunya faktor autentikasi.

Sistem perlu dilengkapi kredensial digital atau token yang dapat dicabut serta pemisahan kewenangan antarinstansi. Dengan demikian, mengetahui NIK seseorang tidak otomatis membuka akses terhadap seluruh layanan yang terhubung.

Bisa Diperkuat dengan ETLE

Integrasi SIM dan NIK juga dinilai dapat mendukung pengembangan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Data pelanggaran lalu lintas yang telah diproses sesuai ketentuan dapat dikaitkan dengan rekam kepatuhan pengemudi.

Sistem poin pelanggaran, misalnya, dapat dikembangkan sebagai dasar pembatasan atau pencabutan hak mengemudi sesuai aturan yang berlaku.

Namun, Yehu menekankan bahwa otomatisasi tidak boleh menghilangkan proses hukum. Setiap keputusan yang berdampak pada hak seseorang harus memiliki dasar hukum, prosedur pemberitahuan, serta mekanisme koreksi dan keberatan.

Terapkan Zero Trust

Untuk menjaga keamanan sistem, Yehu mendorong penerapan Zero Trust Architecture. Setiap permintaan akses harus diverifikasi dan diberikan berdasarkan kewenangan.

Setiap aktivitas juga perlu tercatat, mulai dari identitas pengguna, tujuan akses, waktu penggunaan hingga data yang diakses. Rekam jejak tersebut penting untuk mendeteksi penyalahgunaan, termasuk dari pengguna internal.

Migrasi Tidak Bisa Seketika

Yehu mengusulkan penerapan sistem secara bertahap. Sistem SIM fisik dan digital dapat berjalan paralel sebelum dilakukan migrasi penuh.

Tahap tersebut perlu mencakup rekonsiliasi data, pengujian keamanan dan beban, simulasi kegagalan, pemulihan bencana, serta mekanisme fallback apabila jaringan atau sistem pusat mengalami gangguan.

Menurutnya, digitalisasi juga tidak boleh hanya dihitung dari penghematan pencetakan kartu. Pemerintah perlu menghitung seluruh biaya pembangunan, integrasi, keamanan, pemeliharaan, jaringan, audit, dan sumber daya manusia.

Tinggalkan Ego Sektoral

Yehu menilai keberhasilan integrasi digital sangat bergantung pada kemauan antarinstansi untuk meninggalkan sistem yang berjalan sendiri-sendiri.

Kolaborasi antara Kemendagri melalui Dukcapil dan Polri melalui Korlantas menjadi salah satu langkah penting menuju pelayanan publik berbasis identitas digital.

“Pelayanan menjadi cepat, negara berhemat, dan Kepolisian RI dapat melangkah penuh menuju era Smart and Digital Policing,” ujar Yehu.

Menurutnya, integrasi SIM dengan NIK bukan sekadar menghapus kartu plastik, melainkan bagian dari transformasi pelayanan publik. Namun, sebelum diterapkan secara nasional, gagasan tersebut tetap memerlukan kajian menyeluruh dari aspek hukum, kelembagaan, teknologi, keamanan siber, perlindungan data pribadi, pembiayaan, serta kesiapan infrastruktur.