FOKUS UTAMA — NASIONAL 

Perlindungan terhadap hak-hak pekerja memasuki babak baru. Polri memperluas layanan Desk Ketenagakerjaan hingga tingkat kepolisian resor (Polres) untuk membuka akses pengaduan, konsultasi, dan fasilitasi penyelesaian persoalan ketenagakerjaan, termasuk dugaan pelanggaran hak-hak buruh.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan Desk Ketenagakerjaan tingkat Polres di Mapolres Jombang, Jawa Timur, Sabtu (17/10/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendekatkan pelayanan kepolisian kepada pekerja yang menghadapi persoalan hubungan industrial maupun dugaan pelanggaran hukum di lingkungan kerja.

Peresmian tersebut dihadiri Pejabat Utama Mabes Polri, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur, Presiden KSPSI sekaligus Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan Andi Gani Nena Wea, serta perwakilan serikat pekerja dan buruh.

Kapolri mengungkapkan, perluasan Desk Ketenagakerjaan dilaksanakan secara serentak di 35 kesatuan kewilayahan yang berada di bawah 14 Polda. Melalui layanan ini, pekerja dapat menyampaikan pengaduan, berkonsultasi, serta memperoleh fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait.

“Ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan keadilan bagi para pekerja. Kami ingin memastikan hak-hak mereka terlindungi dengan baik,” tegas Suyudi.

Ia menegaskan, penanganan persoalan ketenagakerjaan melalui Desk Ketenagakerjaan tetap mengacu pada kewenangan Polri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika ditemukan dugaan tindak pidana, kepolisian dapat menindaklanjutinya melalui prosedur hukum yang berlaku.


Fasilitasi Ribuan Pekerja dan Hak Finansial Rp70,28 Miliar

Di balik perluasan layanan tersebut, Polri mencatat sejumlah capaian dalam penanganan persoalan ketenagakerjaan. Sejak 2025 hingga Oktober 2026, Polri telah memfasilitasi 10.973 pekerja untuk kembali memperoleh mata pencaharian.

Selain itu, melalui sinergi dengan berbagai pihak, Polri turut memfasilitasi pemenuhan hak finansial pekerja yang sebelumnya tertahan dengan nilai mencapai Rp70,28 miliar.

Menurut Suyudi, capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan ketenagakerjaan membutuhkan kerja sama lintas sektor. Pemerintah, dunia usaha, organisasi pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya harus mengambil peran agar persoalan hubungan industrial dapat ditangani secara efektif.

Ia menekankan, perlindungan buruh harus berjalan beriringan dengan keberlangsungan usaha. Keseimbangan itu dinilai penting untuk membangun hubungan industrial yang sehat, memberikan kepastian hukum, sekaligus menjaga iklim investasi tetap kondusif.

“Kami terus bersinergi agar perlindungan buruh dan keberlanjutan bisnis tetap seimbang. Harapan kami, Desk Ketenagakerjaan di Polres Jombang serta Polres lainnya dapat menjadi pilot project bagi pengembangan layanan serupa di seluruh pelosok Tanah Air,” ujarnya.


KSPSI Apresiasi Langkah Kapolri

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengapresiasi langkah Kapolri yang memperluas layanan Desk Ketenagakerjaan hingga tingkat Polres. Menurutnya, kehadiran layanan di tingkat kewilayahan dapat mempermudah pekerja mengakses bantuan ketika menghadapi persoalan hak maupun hubungan kerja.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri. Hanya dalam waktu delapan hari, beliau langsung mengeksekusi langkah konkret ini hingga Desk Ketenagakerjaan resmi beroperasi hari ini,” kata Andi Gani.

Ia menilai, keberadaan Desk Ketenagakerjaan di tingkat Polres berpotensi mempercepat fasilitasi dan koordinasi penyelesaian persoalan buruh, termasuk kasus-kasus yang telah berlangsung lama dan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Dengan pelayanan yang lebih dekat, pekerja diharapkan tidak lagi kesulitan mencari saluran pengaduan ketika hak-haknya tidak terpenuhi. Kehadiran layanan tersebut juga diharapkan memperluas ruang bagi buruh untuk memperoleh pendampingan dan kejelasan penanganan atas persoalan yang dihadapi.

“Dengan adanya pos pelayanan di tingkat Polres, ruang bagi buruh untuk mengadu menjadi lebih terbuka lebar, terutama ketika hak-hak konstitusional mereka dirampas atau tidak dipenuhi sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya.


Kapolri Salurkan 1.000 Paket Sembako

Selain meresmikan Desk Ketenagakerjaan, Kapolri juga menyerahkan 1.000 paket bantuan sosial berupa sembako kepada para pekerja.

Kegiatan tersebut turut diisi bakti kesehatan gratis, meliputi pemeriksaan mata, laboratorium dasar, tekanan darah, rekam jantung atau elektrokardiogram (EKG), pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan (THT), serta pemberian obat-obatan bagi pekerja yang membutuhkan.

Perluasan Desk Ketenagakerjaan hingga tingkat Polres diharapkan tidak berhenti sebatas peresmian layanan. Kehadirannya perlu diikuti penanganan pengaduan yang responsif, koordinasi yang efektif, dan kepastian tindak lanjut sesuai kewenangan serta ketentuan hukum.

Bagi pekerja, layanan ini diharapkan menjadi pintu yang lebih dekat untuk memperjuangkan hak. Sementara bagi dunia usaha, mekanisme penanganan yang jelas dan terkoordinasi diharapkan turut menciptakan hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan.

(Bun)