Editor Indrya Purnamasari 


KUNINGAN – FOKUS UTAMA 

Dana desa bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Di balik setiap rupiah yang digelontorkan negara, ada harapan masyarakat tentang jalan yang lebih baik, pelayanan publik yang meningkat, ekonomi desa yang bergerak, dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan.

Karena itu, pemerintah desa tidak boleh terjebak pada rutinitas menghabiskan anggaran tanpa memastikan hasilnya. Penyerapan tinggi belum tentu mencerminkan keberhasilan apabila kualitas pembangunan buruk, administrasi berantakan, atau manfaatnya tidak dirasakan masyarakat.

Pesan tegas tersebut menjadi salah satu penekanan Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, dalam kegiatan Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Grand Ballroom Hotel Santika Premiere Linggarjati, Kabupaten Kuningan, Kamis (22/10/2026).

Di hadapan para pemangku kepentingan pemerintahan desa, Tuti menegaskan bahwa pengelolaan dana desa harus berlandaskan transparansi, ketertiban administrasi, efektivitas, efisiensi, serta pertanggungjawaban yang jelas.

Pesannya terang: jangan hanya sibuk mengejar serapan anggaran, tetapi abaikan kualitas belanja dan hasil pembangunan.

Menurut Tuti, keberhasilan pengelolaan dana desa tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang telah direalisasikan. Ada sejumlah ukuran yang jauh lebih mendasar, mulai dari kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan, kepatuhan terhadap peraturan, kualitas pekerjaan, hingga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Keberhasilan pengelolaan dana desa tidak cukup diukur dari seberapa besar anggaran yang direalisasikan,” demikian pokok penegasan yang disampaikan dalam sambutannya.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa dana desa merupakan amanah negara sekaligus hak masyarakat yang harus dikelola secara bertanggung jawab.

Administrasi Harus Beres, Pekerjaan Tak Boleh Asal Tuntas

Tuti mengingatkan, akuntabilitas bukan sekadar urusan menyusun laporan dan melengkapi berkas setelah kegiatan selesai. Pertanggungjawaban harus melekat sejak proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi setiap program.

Setiap keputusan anggaran harus memiliki dasar yang jelas. Setiap transaksi harus didukung bukti yang sah. Setiap pekerjaan harus sesuai spesifikasi. Dan setiap hasil pembangunan harus dapat diperiksa serta dipertanggungjawabkan.

Artinya, persoalan pengelolaan dana desa tidak boleh baru disadari ketika laporan diminta atau pemeriksaan dilakukan.

Pencegahan justru harus dimulai sejak awal. Apabila terdapat keraguan mengenai mekanisme belanja, kelengkapan dokumen, atau ketentuan penggunaan anggaran, pemerintah desa diminta tidak mengambil keputusan berdasarkan perkiraan sendiri.

Konsultasi dengan camat, perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa, Inspektorat, maupun instansi berwenang harus dimanfaatkan untuk memastikan setiap langkah berjalan sesuai ketentuan.

Tuti juga menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan, pengawasan, dan evaluasi agar aparatur desa semakin memahami tata kelola keuangan yang benar.

Tujuh Arahan, Dari Evaluasi Anggaran hingga Budaya Antikorupsi

Dalam kesempatan tersebut, Tuti menyampaikan tujuh arahan penting kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Kuningan.

Pertama, evaluasi menyeluruh pelaksanaan dana desa Tahun Anggaran 2026.

Pemerintah desa diminta memeriksa kegiatan yang telah selesai, masih berjalan, maupun belum terlaksana. Evaluasi tidak boleh hanya melihat angka realisasi keuangan, tetapi juga harus mencakup capaian fisik, kewajiban pembayaran, dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.

Rekonsiliasi antara APBDes, aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), rekening kas desa, dan bukti transaksi juga perlu dilakukan agar pencatatan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Kedua, jangan mengorbankan kualitas demi mengejar penyerapan.

Pekerjaan yang dilaksanakan menjelang akhir tahun tetap harus memenuhi spesifikasi, volume, dan standar kualitas yang ditentukan. Ketentuan pengadaan pun harus dipatuhi.

Anggaran yang terserap tidak otomatis menjadi prestasi apabila hasil pekerjaannya tidak sesuai perencanaan.

Ketiga, tertibkan seluruh dokumen pertanggungjawaban.

Bukti transaksi, dokumen pembayaran, berita acara, dokumentasi kegiatan, bukti serah terima, hingga laporan hasil pekerjaan harus tersedia secara lengkap dan sah.

Dokumen tersebut bukan formalitas administratif, melainkan bagian penting untuk menunjukkan bahwa penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.

Keempat, perjelas pembagian tugas dan tanggung jawab.

Kepala desa, sekretaris desa, perangkat pengelola keuangan, pelaksana kegiatan anggaran, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus menjalankan fungsi sesuai kewenangannya.

Pembagian peran yang jelas diperlukan agar proses pengelolaan keuangan dapat ditelusuri dan setiap pihak memahami tanggung jawabnya.

Kelima, benahi perencanaan anggaran 2027.

Evaluasi pelaksanaan anggaran 2026 harus menjadi dasar perbaikan penyusunan program tahun berikutnya. Perencanaan perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, potensi desa, kewenangan, kemampuan keuangan, dan prioritas pembangunan.

Keenam, perkuat integritas dan budaya antikorupsi.

Dana desa harus digunakan sesuai peruntukannya. Konflik kepentingan perlu dihindari, sementara setiap praktik yang berpotensi merugikan negara maupun masyarakat harus dicegah.

Ketujuh, jangan biarkan sosialisasi berhenti sebagai acara seremonial.

Pengetahuan yang diperoleh harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata, mulai dari evaluasi administrasi, penguatan pengendalian internal, pembenahan dokumen, keterbukaan informasi, hingga penyempurnaan perencanaan pembangunan.

Ketujuh arahan tersebut menempatkan pemerintah desa pada satu tuntutan mendasar: memastikan bahwa setiap tahapan penggunaan anggaran berjalan tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BPK Perkuat Pengawasan, Desa Dituntut Lebih Siap

Kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, lembaga pemeriksa, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Anggota Komisi XI DPR RI, Dr. Sohibul Imam, CA., CPA., hadir sebagai pembicara utama untuk menyampaikan perspektif kebijakan dan fungsi pengawasan DPR RI di bidang keuangan negara.

Sementara itu, Plh. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Firman Nurcahyadi, S.E., M.E., dijadwalkan menyampaikan materi mengenai aspek pemeriksaan dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dalam laporan penyelenggaraan kegiatan, Fahruddin Latif, S.E., M.Ak., CSFA dari Tim BPK RI menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut bertujuan memperkuat pemahaman aparatur desa mengenai tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Kegiatan itu juga diarahkan untuk membangun dialog konstruktif antara BPK, DPR RI, dan Pemerintah Kabupaten Kuningan sekaligus meningkatkan kualitas koordinasi antarlembaga.

Berdasarkan laporan penyelenggara, undangan kegiatan ditujukan kepada 361 kepala desa yang tersebar di 32 kecamatan, selain jajaran pemerintah daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para camat, dan lurah.

Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan memperkuat pemahaman mengenai pengelolaan keuangan desa, pengawasan, pengendalian internal, serta kesiapan menghadapi pemeriksaan sesuai ketentuan.

Namun, esensi kegiatan ini tidak berhenti pada bertambahnya pengetahuan aparatur. Tantangan sesungguhnya terletak pada penerapannya dalam pengelolaan anggaran sehari-hari.

Ukuran Keberhasilan Ada pada Manfaat untuk Masyarakat

Bagi Tuti, desa memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional dan daerah. Desa bukan hanya wilayah administratif, melainkan pusat kehidupan sosial, pengembangan ekonomi lokal, dan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Karena itu, tata kelola dana desa yang baik harus berujung pada hasil yang nyata, bukan sekadar laporan yang terlihat rapi.

Pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kemiskinan, pengembangan potensi ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan, hingga pemerataan pembangunan harus menjadi bagian dari orientasi penggunaan anggaran.

Tuti berharap seluruh pemangku kepentingan mampu memperkuat sinergi, meningkatkan kapasitas aparatur, dan menjadikan integritas serta akuntabilitas sebagai budaya kerja.

“Jabatan adalah amanah, anggaran adalah tanggung jawab, dan hasil pembangunan adalah ukuran keberhasilan pelayanan,” menjadi pesan penting yang ditekankan kepada para kepala desa.

Pesan itu sekaligus menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah desa tidak berakhir ketika anggaran selesai dibelanjakan. Tanggung jawab tersebut baru menemukan maknanya ketika pembangunan terlaksana sesuai ketentuan dan manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat.

Pada akhirnya, dana desa bukan sekadar soal berapa besar uang yang masuk dan berapa banyak yang dibelanjakan. Ukuran terpentingnya adalah apakah anggaran tersebut dikelola secara benar, menghasilkan pembangunan berkualitas, dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Pemerintah Kabupaten Kuningan berharap penguatan pembinaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat dapat mendorong pengelolaan dana desa yang semakin berkualitas, sejalan dengan visi pembangunan daerah Melesat: Maju, Empowering, Lestari, Agamis, dan Tangguh.