Penulis Indrya Purnamasari 


KUNINGAN –  FOKUS UTAMA 

Pembangunan membutuhkan ruang. Investasi membutuhkan kepastian. Masyarakat membutuhkan kejelasan. Dan lingkungan membutuhkan perlindungan.

Di antara empat kepentingan itulah Kabupaten Kuningan kini menghadapi pekerjaan besar: mengejar ketertinggalan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Setelah sekian lama Kuningan belum memiliki RDTR, peluang percepatan akhirnya terbuka. Kabupaten Kuningan masuk dalam program percepatan penyusunan RDTR Region I yang digagas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Komitmen itu ditegaskan langsung Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., melalui penandatanganan Pakta Integritas bersama Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN dalam Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama Percepatan Penyusunan RDTR Region I di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Momentum ini menjadi penting karena RDTR bukan sekadar dokumen teknis berisi peta dan pembagian zona.

Di balik garis-garis pada peta tata ruang, terdapat keputusan mengenai kawasan yang boleh dibangun, kawasan yang harus dilindungi, ruang untuk aktivitas ekonomi, ruang untuk permukiman, hingga arah perkembangan sebuah wilayah.

Dengan kata lain, RDTR ikut menentukan wajah Kuningan di masa depan.

Ketika Investasi Membutuhkan Kepastian

Selama ini, salah satu kebutuhan penting dalam pengembangan investasi adalah kepastian mengenai pemanfaatan ruang.

Pelaku usaha tidak hanya membutuhkan peluang ekonomi, tetapi juga kejelasan apakah sebuah kawasan memang diperuntukkan bagi aktivitas yang akan dikembangkan.

Begitu pula masyarakat. Kejelasan tata ruang dibutuhkan agar pemanfaatan suatu kawasan tidak berjalan tanpa arah dan setiap pembangunan memiliki dasar peruntukan yang jelas.

Bupati Dian menyebut RDTR sebagai instrumen penting untuk memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang sekaligus mendukung arah pembangunan daerah.

“RDTR menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang dan mendukung arah pembangunan daerah. Karena itu, Pemkab Kuningan berkomitmen mendukung proses penyusunannya agar berjalan efektif dan sesuai ketentuan,” kata Bupati Dian.

Menurutnya, RDTR merupakan penerjemahan lebih detail dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Karena itu, keberadaan RDTR dibutuhkan oleh masyarakat maupun dunia usaha.

“RDTR itu adalah Rencana Detail Tata Ruang wilayah, merupakan penerjemahan dari RTRW. Ini sangat kami perlukan, termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha. Dengan adanya RDTR ini akan lebih mendapatkan kepastian hukum untuk berinvestasi, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat, peruntukannya untuk apa di sebuah kawasan atau wilayah,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan satu kebutuhan yang tidak bisa ditunda: pembangunan harus memiliki arah ruang yang jelas.

Sebab, tanpa detail peruntukan ruang, kepastian mengenai arah pemanfaatan kawasan menjadi tidak sekuat ketika RDTR telah tersedia dan menjadi acuan.

Kuningan Mendapat Dukungan, Pekerjaan Rumah Dimulai

Dalam program percepatan tersebut, Kuningan menjadi salah satu daerah di Jawa Barat yang memperoleh alokasi bantuan teknis (bantek) penyusunan RDTR melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Region I.

Untuk tahap awal, dua wilayah menjadi sasaran penyusunan RDTR, yakni Kecamatan Kuningan dan Kecamatan Cigugur.

“Alhamdulillah, Kuningan mendapatkan perhatian bantuan bantek untuk penyusunan RDTR, sementara dua wilayah dulu tahun ini, untuk wilayah Kecamatan Kuningan dan wilayah Kecamatan Cigugur,” kata Bupati Dian.

Tidak berhenti di sana, tahun berikutnya Kuningan kembali memperoleh dukungan penyusunan RDTR untuk tiga wilayah lainnya.

Penentuan wilayah tersebut akan mempertimbangkan kawasan yang dipandang strategis, terutama berdasarkan tingkat mobilitas ekonomi, pariwisata, industri dan aktivitas pembangunan lainnya.

“Jadi, tahun depan kita mendapat tiga lagi untuk kecamatan-kecamatan yang kami pandang strategis, kaitannya dengan tingkat eskalasi, mobilitas ekonomi, pariwisata, industri dan sebagainya,” ujarnya.

Artinya, penyusunan RDTR akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan dinamika kawasan.

Namun, dukungan teknis dari pemerintah pusat bukanlah garis akhir.

Justru setelah dukungan itu datang, pekerjaan rumah pemerintah daerah menjadi semakin nyata.

Data harus siap. Kajian harus tepat. Koordinasi harus berjalan. Proses harus transparan. Dan yang paling penting, dokumen yang nantinya dihasilkan harus benar-benar menjadi pedoman ketika pembangunan berjalan.

Bukan Sekadar Mengejar Dokumen

Pemkab Kuningan menyatakan siap mendukung seluruh tahapan penyusunan RDTR sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Dukungan itu mencakup kesiapan data dan informasi, kebutuhan teknis, fasilitasi kegiatan di daerah hingga penyelesaian berbagai kendala yang muncul dalam proses penyusunan.

Komitmen tersebut kemudian diperkuat melalui penandatanganan Pakta Integritas antara pemerintah daerah dan Direktur Jenderal Tata Ruang.

Pakta Integritas tersebut menjadi bentuk komitmen untuk mempercepat penyusunan RDTR secara transparan, akuntabel, efektif dan tepat waktu.

Namun, publik pada akhirnya tidak hanya membutuhkan dokumen yang selesai.

Publik membutuhkan kepastian bahwa dokumen tersebut benar-benar digunakan sebagai instrumen pengendalian pembangunan.

Sebab, tata ruang akan kehilangan maknanya jika hanya berhenti sebagai dokumen administratif.

RDTR harus mampu menjawab persoalan paling sederhana sekaligus paling fundamental: kawasan ini untuk apa, pembangunan seperti apa yang boleh masuk, dan ruang mana yang harus tetap dijaga?

Investasi Ya, Tetapi Bukan Tanpa Batas

Kuningan membutuhkan investasi. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan aktivitas usaha. Lapangan pekerjaan membutuhkan kegiatan ekonomi. Pembangunan membutuhkan dukungan investasi.

Tetapi membuka pintu investasi tidak berarti seluruh ruang dapat diperlakukan sama.

Kuningan memiliki karakter wilayah dan lingkungan yang harus diperhitungkan dalam menentukan arah pembangunan.

Karena itu, Bupati Dian menegaskan bahwa keterbukaan terhadap investasi harus tetap disesuaikan dengan kondisi daerah.

“Keberadaan RDTR, mudah-mudahan semakin terbuka untuk investasi, tentu investasi yang sesuai dengan kondisi Kuningan, yakni ramah lingkungan,” harapnya.

Kalimat tersebut menjadi garis penting dalam arah penyusunan RDTR Kuningan.

Investasi membutuhkan kepastian, tetapi kepastian investasi tidak boleh menghilangkan kepastian perlindungan terhadap ruang dan lingkungan.

Di sinilah RDTR dituntut bekerja.

Bukan untuk menghambat investasi, melainkan memberikan batas yang jelas agar investasi tumbuh di ruang yang tepat.

Setelah Lama Tidak Memiliki RDTR

Bupati Dian menyebut dukungan pemerintah pusat tersebut sebagai sebuah lompatan besar bagi Kuningan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri melalui Pak Dirjen Tata Ruang. Mudah-mudahan ini merupakan sebuah lompatan besar karena sudah sekian lama Kuningan tidak mempunyai RDTR. Tahun ini akan direalisasikan,” tuturnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan besarnya pekerjaan yang kini berada di depan mata.

Kuningan tidak lagi hanya berbicara tentang kebutuhan memiliki RDTR. Kuningan sudah memasuki fase bagaimana menyusun RDTR yang benar-benar mampu membaca perkembangan wilayah.

Wilayah yang berkembang membutuhkan pengaturan. Kawasan pariwisata membutuhkan arah. Aktivitas industri membutuhkan kepastian. Mobilitas ekonomi membutuhkan ruang. Sementara kawasan yang memiliki nilai lingkungan tetap harus mendapatkan perlindungan.

Semua kepentingan tersebut akan bertemu dalam tata ruang.

Karena itu, keberhasilan program ini nantinya tidak cukup diukur dari berapa banyak dokumen RDTR yang selesai disusun.

Lebih jauh, ukurannya adalah seberapa mampu RDTR memberikan kepastian bagi masyarakat, membuka ruang bagi investasi yang sesuai, mengarahkan pembangunan dan sekaligus menjaga lingkungan Kuningan.

Babak Baru Tata Ruang Kuningan

Bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Ir. I. Putu Bagiasna, MT., Bupati Dian membawa komitmen Kuningan ke meja pemerintah pusat.

Dua wilayah akan menjadi langkah awal. Tiga wilayah berikutnya dipersiapkan untuk tahap selanjutnya.

Perjalanan masih panjang.

Tetapi setelah sekian lama Kuningan menghadapi kebutuhan akan RDTR, momentum ini setidaknya membuka babak baru dalam penataan ruang daerah.

Kini tantangannya bukan lagi sekadar “kapan Kuningan memiliki RDTR?”

Pertanyaan berikutnya jauh lebih penting:

Ketika RDTR itu selesai, apakah ia benar-benar akan menjadi kompas pembangunan Kuningan?

Sebab ruang tidak pernah bertambah.

Yang berubah hanyalah cara manusia menentukan untuk apa ruang itu digunakan.

Dan melalui RDTR, Kuningan kini memiliki kesempatan untuk menentukan arah tersebut dengan lebih jelas: membuka ruang bagi investasi, menggerakkan ekonomi, memberi kepastian kepada masyarakat, sekaligus memastikan pembangunan tetap berpijak pada karakter dan kelestarian lingkungan daerah.