Penulis Bopih


KUNINGAN – Ada kebahagiaan yang tidak selalu hadir dalam bentuk pesta besar. Kadang, ia datang sederhana dalam bentuk sebuah buku nikah yang akhirnya berada di tangan.

Bagi sebagian keluarga, selembar dokumen mungkin terlihat biasa. Namun bagi mereka yang selama bertahun-tahun menjalani kehidupan berumah tangga tanpa memiliki bukti pencatatan perkawinan, dokumen itu bisa berarti kepastian hukum, pengakuan negara, sekaligus harapan bagi masa depan anak-anak mereka.

Suasana itulah yang terasa di Aula Kantor R. Soeprapto Kejaksaan Negeri Kuningan, Rabu (30/9/2026).

Hari itu, empat pasangan mengikuti proses Isbat Nikah Terpadu, sebuah pelayanan yang mempertemukan proses hukum perkawinan dengan pelayanan administrasi kependudukan dalam satu rangkaian.

Kegiatan tersebut digelar melalui kolaborasi Kejaksaan Negeri Kuningan, Pengadilan Agama Kuningan, Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuningan.

Di tempat itu, persoalan yang selama ini mungkin terasa rumit bagi masyarakat perlahan menemukan jalan penyelesaian.

Saat Pernikahan Mendapat Kepastian

Tidak semua pasangan yang telah menikah secara agama langsung memiliki buku nikah. Padahal, pencatatan perkawinan menjadi bagian penting dalam memastikan status hukum keluarga sekaligus mendukung berbagai kebutuhan administrasi.

Ketua Pengadilan Agama Kuningan, Syafruddin, S.Ag., M.S.I., mengatakan masih terdapat masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan secara agama tetapi belum memiliki buku nikah.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan kendala ketika keluarga membutuhkan berbagai dokumen dan pelayanan publik.

Karena itu, menurut Syafruddin, Isbat Nikah tidak berhenti pada pengesahan perkawinan.

“Isbat nikah ini bukan hanya sekadar pengesahan perkawinan, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah,” ujarnya.

Pelaksanaan perdana ini merupakan implementasi kerja sama antara Pengadilan Agama Kuningan dan Kejaksaan Negeri Kuningan. Kolaborasi tersebut sekaligus membuka ruang bagi pelayanan hukum lainnya, termasuk persoalan perwalian dan pengangkatan anak bagi masyarakat Muslim.

Dari sekitar 20 masyarakat yang sebelumnya mendaftarkan diri, setelah melalui proses verifikasi administrasi, hanya empat peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses Isbat Nikah Terpadu.

Angka itu mungkin terlihat kecil.

Namun bagi empat keluarga tersebut, hari itu membawa perubahan besar.

Dari Buku Nikah hingga Identitas Anak

Pelayanan tidak berhenti setelah proses isbat nikah selesai.

Peserta juga mendapatkan dokumen administrasi kependudukan, di antaranya buku/akta nikah, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Sejumlah KIA bahkan diserahkan secara simbolis kepada anak-anak dari keluarga peserta.

Bagi orang tua, kehadiran dokumen tersebut bukan hanya melengkapi administrasi keluarga. Ada rasa lega karena identitas anak mereka kini semakin jelas dalam sistem administrasi negara.

Salah satu peserta mengungkapkan rasa syukurnya karena pernikahan mereka kini telah sah secara hukum dan diakui negara.

Program tersebut dinilai sangat membantu karena dalam satu rangkaian pelayanan, keluarga dapat memperoleh buku nikah dan KK baru, sementara anak mereka juga langsung mendapatkan KIA.

Sebuah pelayanan yang mempertemukan banyak kebutuhan dalam satu tempat.

Kejaksaan Tak Hanya Bicara Penegakan Hukum

Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, Yustina Angelin Kalangit, S.H., M.H., menegaskan bahwa peran Kejaksaan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum.

Di tengah masyarakat, Kejaksaan juga memiliki ruang untuk memberikan pelayanan hukum.

“Dokumen yang diterima hari ini menjadi awal yang baik dalam memberikan perlindungan hukum bagi keluarga dan generasi yang akan datang,” katanya.

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa kepastian hukum tidak selalu hadir melalui perkara besar. Ia juga dapat hadir melalui persoalan sederhana yang menyentuh langsung kehidupan keluarga.

Sebuah perkawinan yang memperoleh pengakuan hukum.

Sebuah keluarga yang memiliki dokumen kependudukan lengkap.

Dan seorang anak yang memiliki identitas resmi.

Bupati Dian: Jangan Ada Warga yang Tertinggal

Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., mengapresiasi kolaborasi lintas institusi tersebut.

Menurutnya, dokumen kependudukan yang secara fisik hanya berupa lembaran kertas memiliki arti yang jauh lebih besar bagi kehidupan masyarakat.

“Dokumen seperti buku nikah, kartu keluarga, akta kelahiran, maupun kartu identitas anak memang hanya berupa lembaran. Tetapi dokumen tersebut menentukan hak dan masa depan kita,” ungkapnya.

Karena itu, tertib administrasi kependudukan tidak semestinya hanya dipandang sebagai kewajiban masyarakat.

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk hadir dan membantu masyarakat memperoleh dokumen yang menjadi bagian dari hak mereka.

Sebab, kelengkapan dokumen kependudukan memiliki kaitan dengan berbagai kebutuhan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial hingga akses terhadap pelayanan publik lainnya.

“Negara hadir, pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai ada masyarakat yang tertinggal hanya karena persoalan dokumen yang sebenarnya bisa kita bantu,” tegas Bupati.

Pembangunan Bukan Hanya Jalan dan Gedung

Bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan, tertib administrasi kependudukan juga merupakan bagian dari pembangunan.

Data kependudukan yang akurat menjadi salah satu dasar penting dalam menyusun perencanaan pembangunan agar berbagai program pemerintah dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran.

Dengan demikian, pelayanan administrasi kependudukan memiliki dimensi yang lebih luas. Ia bukan sekadar urusan dokumen, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana negara mengenali, melayani, dan melindungi warganya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Kuningan mendorong agar kolaborasi Isbat Nikah Terpadu dapat diperluas dengan cakupan peserta yang lebih banyak.

Pendataan dan persiapan sejak awal diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang masih belum memiliki dokumen perkawinan maupun administrasi kependudukan secara lengkap.

Bupati Dian menempatkan keberhasilan pelayanan publik dalam ukuran yang lebih luas.

“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya tentang jalan, jembatan atau gedung, tetapi juga ketika setiap warga merasa diakui, dilindungi, mendapatkan hak yang sama, dilayani dan tidak ditinggalkan oleh pemerintah,” katanya.

Ketika Negara Hadir dalam Kehidupan Sehari-hari

Isbat Nikah Terpadu di Kuningan pada akhirnya bukan hanya tentang empat pasangan yang mendapatkan kepastian hukum.

Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi gambaran bagaimana sebuah pelayanan publik dapat menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung.

Ada keluarga yang akhirnya memiliki buku nikah.

Ada KK yang diperbarui.

Ada anak yang memperoleh KIA.

Dan ada kepastian bahwa pernikahan yang selama ini dijalani secara agama kini memiliki pijakan hukum dalam administrasi negara.

Di balik semua itu, terdapat pesan sederhana: kehadiran pemerintah tidak selalu harus terlihat dalam bentuk proyek besar atau pembangunan fisik.

Kadang, negara hadir melalui sebuah meja pelayanan.

Melalui petugas yang membantu.

Melalui proses hukum yang memberikan kepastian.

Dan melalui selembar dokumen yang mungkin sederhana bentuknya, tetapi sangat besar artinya bagi sebuah keluarga.

Sebab ketika seorang warga memiliki identitas, ketika sebuah keluarga memiliki kepastian hukum, dan ketika seorang anak tercatat serta terlindungi dalam administrasi negara, di situlah pembangunan menemukan maknanya yang paling dekat dengan kehidupan manusia.

Selembar dokumen mungkin tidak mengubah dunia dalam sekejap. Tetapi bagi sebuah keluarga, dokumen itu dapat menjadi awal dari masa depan yang lebih pasti.